Bupati Pakpak Bharat Kena OTT KPK, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat usai Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando terjaring OTT KPK. Kemendagri langsung menunjuk sekretaris daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi pelaksana harian.

"Hari ini juga Sekda jadi pelaksana harian. Plh diangkat sampai ada penjabat Bupati," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/11/2018).

Baca Juga

Maduro: AS Ingin Ubah Rezim di Venezuela dan Menjadikannya Negara Jajahan!

Dia menjelaskan, penjabat bupati perlu diangkat karena Plh tidak bisa menandatangani APBD dan kebijakan strategis lainnya. Langkah selanjutnya, dia menyarankan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengajukan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, Penjabat Bupati Pakpak Bharat.

Hal itu, kata Bahtiar, sesuai dengan Pasal 201 ayat 11 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.

Baca Juga

Terjaring OTT, Bupati Pakpak Bharat Tiba di KPK

Bahtiar menjelaskan, merujuk Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c, secara otomatis wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati, sampai inkrach putusan pengadilan.

Namun, jabatan wakil bupati Pakpak Bharat kosong karena yang bersangkutan meninggal dunia pada 20 Februari 2018 yang lalu, maka langsung ditunjuk Plh.

Baca Juga

Bupati Pakpak Bharat Ditangkap KPK terkait Proyek Dinas PU

Mengenai kekosongan wakil bupati Pakpak Barat, Bahtiar menyarankan parpol pengusung bersepakat mengusulkan dua nama untuk selanjutnya dipilih satu dalam rapat paripurna DPRD. Hal itu sesuai Pasal 174 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemihan gubernur, bupati dan wali kota.

"Kita meyayangkan hal ini terus terjadi, padahal Bapak Mendagri setiap waktu dan setiap forum selalu ingatkan area rawan korupsi," ujarnya.

Baca Juga

KPK Tangkap 6 Orang, Salah Satunya Bupati Pakpak Bharat

"Dengan demikian dipastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara tetap berjalan normal seebagaimana adanya" kata Bahtiar menegaskan.

Seperti diketahui, KPK menangkap Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolanda Berutu Minggu (18/11/2018) dini hari tadi. Selain Bupati Pakpak Bharat, KPK juga menangkap lima orang lainnya.

Mereka ditangkap di dua tempat. Bupati Pakpak Bharat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat, seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan seorang dari swasta ditangkap di Sumut. Dua orang lainnya di tangkap di Jakarta.

"Dari kegiatan ini teridentifikasi dugaan transaksi terkait proyek dinas PU di Pakpak Bharat," ujar Ketua KPK Agus Rhardjo ketika dikonfirmasi, Minggu (18/11/2018).

Editor: Djibril Muhammad