Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Diperiksa KPK terkait Kasus Pemotongan Insentif Pegawai

Jumat, 16 Februari 2024 - 14:24:00 WIB

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (foto: MPI)

JAKARTA, iNews.id - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2/2024). Dia datang untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Kabupaten Sidoarjo.

"Yang bersangkutan saat ini telah hadir," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, pria yang akrab disapa Gus Muhdlor itu sempat keluar dari ruang pemeriksaan sebelum waktu Salat Jumat pada pukul 11.58 WIB.

"Masih berlangsung, dan lanjut lagi jam 1. Intinya kami berusaha memberikan keterangan yang seutuh-utuhnya, sebenar-benarnya," kata Gus Muhdlor.

Jelang Pemilu, Ribuan Personel Polisi Digeser ke 18 Kecamatan di Sidoarjo untuk Pengamanan

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW) tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (25/1/2024). KPK menduga SW meraup Rp2,7 miliar terkait pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan, perkara bermula dari pendapatan pajak BPPD Sidoarjo sejumlah Rp1,3 triliun. Dengan perolehan tersebut, seharusnya pegawai BPPD Sidoarjo mendapatkan uang insentif atas kinerja mereka tetapi dipotong tersangka SW.

"SW selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut," kata Ghufron, Senin (29/1/2024).

"Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," sambungnya.

Ghufron menyebut, besaran insentif yang dipotong beragam mulai dari 10 persen hingga 30 persen. Agar tidak terendus aparat penegak hukum, SW menyampaikan adanya potongan tersebut secara lisan dan melarang hal tersebut dibahas melalui aplikasi pesan WhatsApp.

"Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp," ujarnya.

Editor: Reza Fajri