Buruh bakal Gelar Demo di Istana Negara hingga Kemnaker 5 Maret, Buntut PHK Massal Sritex

JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar di Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Rabu, 5 Maret 2025 mendatang. Hal ini usai pemerintah dinilai gagal mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 10.000 buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

"Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi nasional dengan titik utama di Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta aksi serentak di berbagai wilayah termasuk Semarang pada tanggal 5 Maret 2025," ujar Said dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).

Baca Juga

Lukashenko Akui Rudal Oreshnik Rusia Dikerahkan di Belarusia

"Aksi ini adalah cara kami mendukung pemerintahan yang bersih, dengan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap buruh harus dihentikan," tuturnya.

Selain itu, Partai Buruh dan KSPI akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Srite yang bertugas menjaga aset perusahaan agar tidak dijual secara sembarangan, memantau keluar-masuk barang, serta mencegah kerugian buruh akibat PHK yang digantikan oleh tenaga outsourcing murah.

Baca Juga

Aksi Teatrikal Buruh Tuntut Pengesahan UU Ketenagakerjaan Baru

Buruh menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dalam tragedi ini. Buruh Sritex harus mendapatkan hak-haknya secara penuh, dan permainan kotor di balik kepailitan Sritex harus diungkap.

"Selama aset belum terjual, upah buruh harus tetap dibayar. Ini soal kepastian dan keadilan," kata Said.

Baca Juga

Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

KSPI juga menilai bahwa PHK Sritex akibat proses pailit adalah tindakan illegal dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru No 168/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.

Dia menyampaikan alasan mengapa PHK massal yang dilakukan Sritex terhadap buruhnya merupakan tindakan illegal.

KSPI menilai PHK terhadap ribuan buruh Sritex tidak melalui mekanisme bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, apalagi dilanjutkan ke tahap tripartit bersama mediator dari Dinas Tenaga Kerja. 

"Kalau memang ada hasil perundingan antara serikat pekerja dan manajemen, tunjukkan notulennya," katanya.

Editor: Aditya Pratama