Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah

Tahun 2025 juga meninggalkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah bertahan di angka 13,41%. Artinya, masih terdapat 30,01% orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata. Ini menjadi bahan evaluasi dan kuncinya terletak pada peningkatan inklusi keuangan syariah. Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah.

Proses transformasi ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dan berjalan dengan baik. Kehadiran BSI sebagai Bank BUMN dan bagian dari Himbara, memiliki sovereign backing yang kuat, menjadikannya naik kelas menjadi pemain global. Kelahiran Bank Syariah Nasional (BSN) juga berpotensi untuk memperbesar multiplier effect pembiayaan perumahan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah semakin lengkap dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSI) yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL). Kajian PEBS FE UI 2025 menunjukkan bahwa kemampuan zakat dalam menjangkau kelompok pada kategori kemiskinan ekstrem menegaskan perannya sebagai instrumen social safety net yang efektif bagi masyarakat paling rentan.

Selain itu, munculnya instrument wakaf seperti Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS dan Cash Waqaf Link Deposito (CWLD) sebagai instrument penting keungan syariah. Hal ini menunjukkan inovasi produk wakaf terus bergulir untuk membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Diresmikannya Kementerian Haji dan Umrah juga diharapkan akan mampu mempercepat keberadaan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi dengan sistim ekonomi dan keuangan Syariah lainnya. Dalam waktu dekat, akan segera dibangun Kampung Haji dan Umroh Indonesia di Mekah, Arab Saudi.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diluncurkan pada awal 2025 diharapkan menjadi motor pembiayaan industri halal nasional melalui pengelolaan aset negara dan investasi langsung. Danantara bisa menjadi katalis pertumbuhan dengan menyasar sektor-sektor prioritas seperti keuangan, pangan, farmasi, logistik, dan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH), yang sekaligus menjadi domain pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional. Dengan target investasi sebesar Rp720 triliun tahun 2026, pembiayaan Danantara diharapkan bisa mengalir sebagian untuk membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional. Saat ini, Danantara menyiapkan investasi untuk proyek Kampung Haji yang mencapai Rp20 triliun.

Editor: Reza Fajri