Cerita Ketua KPK Telepon Menko dan Menteri gegara Batu Bara Langka
JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bercerita bahwa sempat menghubungi para menteri koordinator dan menteri yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) saat batu bara untuk pasokan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kelangkaan. Firli merasa aneh karena Indonesia merupakan negara penghasil batu bara.
Firli mengaku mendapat informasi kelangkaan pasokan batu bara tersebut terjadi pada Januari dan Februari 2022. Firli kemudian mencari tahu penyebab kelangkaan batu bara tersebut kepada para menteri yang membidangi ESDM. Firli curiga mengapa kelangkaan bisa terjadi di negara penghasil batu bara.
"Saya ingin cerita, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kelangkaan batu bara untuk pasokan PLN, terjadi bulan Januari dan Februari. Saya Ketua KPK, saya telepon beberapa Menko dan para menteri yang membidangi ESDM," ungkap Firli saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali yang ditayangkan akun YouTube Pemerintah Provinsi Bali, Senin (21/3/2022).
"Saya sampaikan, apa yang keliru, Indonesia memiliki batu bara yang berlimpah tapi kenapa PLN timbul persoalan keterbatasan dan kelangkaan batu bara," imbuhnya.
Setelah dibedah dan ditelusuri lebih dalam, kata Firli, ternyata sumber kelangkaan batu bara karena adanya pengusaha 'nakal'. Firli mengungkap bahwa ada pengusaha tambang yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah. Di mana, pengusaha tersebut justru lebih banyak menjual batu bara ke luar negeri dibanding untuk kebutuhan domestik.
"Ternyata ada pengusaha yang tidak patuh dengan perintah pemerintah. Apa itu? Pemerintah sudah menggariskan domestik market obligation, perintah untuk pasar dalam negeri. Batu bara diatur 25 persen dalam negeri," beber Firli
"Tapi karena harga batu bara sangat jauh timpangan dari luar negeri, maka banyak orang menjual batu bara ke luar negeri tanpa memperhatikan kebutuhan dalam negeri," tambahnya.
Firli geram setelah mengetahui ada pengusaha yang tidak taat aturan pemerintah. Firli kemudian meminta menteri ESDM untuk mencabut izin perusahaan yang tidak patuh aturan pemerintah tersebut.
Editor: Faieq Hidayat