Covid-19 dan Masalah Transparansi

Hal ini bertambah buruk ketika kompetisi politik di antara politisi semakin menyuburkan praktik-praktik tersebut. Kepentingan politik dari kelompok-kelompok yang saling bersaing sama-sama menggunakan media sosial untuk membungkam sebuah diskusi warga yang sebetulnya beyond dari kepentingan politik mereka sendiri.

Masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga sebagian besar negara, juga tidak memiliki alternatif sumber berita yang dapat diandalkan karena mereka juga mulai meragukan kredibilitas media-media konvensional. Banyak kasus yang terjadi di mana media konvensional juga melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh media sosial. Bahkan tidak sedikit, media konvensional menyadur beritanya dari media-media sosial.

Oleh sebab itu, saya sendiri mengambil sikap kritis terkait penanganan virus Covid-19 oleh Pemerintah China, walaupun mengagumi lompatan (leap frog) yang diambil seperti pembangunan rumah sakit dalam waktu dua minggu. Bersikap kritis terhadap informasi dari China menjadi perlu karena pemerintah China adalah pemerintahan yang tertutup di mana seluruh informasi yang masuk dan keluar tentang apa yang terjadi di China sudah melalui proses penyaringan yang ketat.

China adalah negara besar dengan penduduk lebih dari satu miliar jiwa, sehingga kontrol atas informasi publik menjadi syarat negara itu bisa berdiri utuh. Artinya, persepsi kita tentang China adalah produk dari konstruksi kenyataan yang dikembangkan oleh pemerintah yang berkuasa.

Meski demikian, kita juga tidak bisa bersikap relatif dengan membenarkan otoritas mengontrol diskusi publik atau menutupi fakta atas nama kestabilan politik karena khawatir terjadinya kepanikan atau kegaduhan massal. Kita tidak bisa mengikuti langkah China karena langkah penyensoran seperti di China mensyaratkan adanya kesadaran di antara warganya bahwa ketidakbebasan politik dan berpendapat sebagai hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari.