Daftar 8 Penyimpangan pada Masa Orde Baru, Nomor 5 KKN Merajalela

JAKARTA, iNews.id - Deretan penyimpangan pada masa Orde Baru di Indonesia. Periode ini diwarnai berbagai penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). 

Dalam rentang waktu ini, terjadi pembatasan hak-hak rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, pemilu yang tidak demokratis, pembentukan lembaga ekstrakonstitusional serta penyalahgunaan konsep Pancasila untuk kepentingan politik.

Baca Juga

Perkuat Kerja Sama, Putin akan ke India pada 4-5 Desember

Artikel ini akan menggali delapan penyimpangan pada masa Orde Baru yang menandai periode kelam sejarah Indonesia.

8 Penyimpangan pada Masa Orde Baru:

1. Pembatasan Hak-Hak Rakyat

Baca Juga

7 Faktor Pendorong Jatuhnya Pemerintah Orde Baru, Krisis Moneter hingga Praktik KKN

Pertama-tama, pembatasan hak-hak rakyat menjadi ciri khas Orde Baru. Jumlah partai politik dibatasi hanya tiga, sedangkan kebebasan pers hanya sebatas formalitas.

Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai pelanggaran dan warga yang berani bersuara dihadapkan pada ancaman aturan negara.

Baca Juga

Sejarah Orde Baru, Latar Belakang hingga Runtuhnya Rezim Soeharto

2. Pemusatan Kekuasaan di Tangan Presiden

Meski formal kekuasaan terbagi di berbagai lembaga negara, Presiden memiliki kendali yang melampaui kewenangannya. Kekuasaan negara, termasuk MPR, DPR dan DPA seringkali berakhir di tangan Presiden, menghasilkan sistem sentralistik yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Baca Juga

Lahirnya Orde Baru, Transisi dari Orde Lama ke Era Soeharto

3. Pemilu yang Tidak Demokratis

Pemilu setiap 5 tahun menjadi arena kecurangan dan ketidakadilan. Hak-hak warga negara minim diperhatikan, suara mereka dimanipulasi dan pemilihan partai politik lebih untuk kepentingan penguasa daripada mewakili aspirasi rakyat.

Baca Juga

Mimbar Demokrasi untuk Melawan Orde Baru

4. Pembentukan Lembaga Ekstrakonstitusional

Guna mempertahankan kekuasaan, pemerintah membentuk Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), sebuah lembaga ekstrakonstitusional yang melindungi penguasa dari potensi oposisi.

5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Akibat kekuasaan yang sentralistik dan tidak transparan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak terkendali, memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.