Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Breaking News: DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan
Advertisement . Scroll to see content

Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna Terdekat

Rabu, 18 November 2026 - 15:24:00 WIB
Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna Terdekat
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Achmad Al Fiqri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya segera disahkan menjadi undang-undang (UU). Menurut dia, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna terdekat.

Dia mengatakan, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Tingkat I RUU Perampasan Aset. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke pembicaraan Tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna.

"Pada hari ini kami telah antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dengan rampungnya pembahasan Tingkat I, Dasco menyampaikan RUU tersebut akan segera diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

"Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) setiap pekan untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset sejak September 2025. Pembahasan bahkan tetap berlangsung saat DPR memasuki masa reses.

"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ucap Habiburokhman.

Dia menilai pengesahan RUU tersebut menjadi kabar baik bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Sebab, RUU ini mengatur mekanisme pengembalian kerugian korban melalui penjualan aset pelaku tindak pidana.

Habiburokhman menuturkan, selama ini pengembalian kerugian korban kerap tidak diterima secara langsung. Bahkan, ada korban yang tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali.

"Kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," katanya.

Menurut dia, melalui RUU Perampasan Aset, korban tindak pidana investasi dapat memperoleh ganti rugi dari hasil penjualan aset pelaku.

"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Habiburokhman juga memastikan RUU tersebut telah memuat perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa maupun aparat penegak hukum.

"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut