Desa Pancasila Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional

JAKARTA, iNews.id - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merintis pembangunan Desa Pancasila. Langkah ini dipuji karena bakal memperkuat fondasi kebangkitan ekonomi desa dan nasional.

Pandangan ini mengemuka dalam seminar daring 'Pengarusutamaan Nilai-nilai Pancasila Dalam Pembangunan Desa Menuju Indonesia Maju' pada Selasa (6/10/2020). Turut hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Ketua Komisi II DPR Doli Kurnia Tandjung, dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

AS Klaim Rencana Iran Bunuh Duta Besar Israel di Meksiko Berhasil Digagalkan

Hadir pula Plt Deputi Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP Adjie Samekto, Kepala Badan Penelitidan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes PDTT Eko Sri Haryanto dan Guru Besar Politik Universitas Padjajaran Muradi.

Dalam sambutannya, Yudian Wahyudi menyebut desa merupakan sarana interaksi antara warga dan negara. Bahkan semua permasalahan bangsa lebih mudah diselesaikan di level akar rumput.
"Bung Karno pernah menyebut Pancasila digali dari nilai-nilai lokal, di desa lah kita menemukan dan menyimpulkan nilai-nilai Pancasila itu," kata Yudian.

Kepala BPIP Sebut Proklamasi Kemerdekaan Mukjizat Bangsa Indonesia

Pemilik pondok pesantren Nawasea ini berharap desa bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara riil. Dengan begitu, rencana pembangunan karakter bangsa bisa terlaksana baik. Yudian menambahkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, BPIP memiliki fokus agenda pembangunan yang terkait dengan pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

"Dalam konteks sosialisasi dan internalisasi Pancasila, BPIP memberikan perhatian mendalam pada institusi terkait langsung dengan warga seperti desa," kata Yudi.

Doli Kurnia Tandjung mencatat, sejak era reformasi, wacana dan kebijakan publik kurang menyentuh ideologi Pancasila. Karena itu, pembangunan desa Pancasila oleh BPIP dengan menggandeng Kemendes PDTT sangat penting.

"Gagasan kita mulai dari hal kecil. Kalau di kehidupan sosial hal kecil adalah keluarga, tapi dalam konteks negara kita punya struktur pemerintahan sampai yang paling kecil desa, lingkungan RT atau RW," kata Doli.

Sayangnya, kata Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini, realisasi program-program terhambat minimnya pembiayaan. Namun masalah ini dapat diatasi dengan gagasan baru yang konkret, seperti kerja sama Kemendes-BPIP, dibantu Kemendagri dan Bina Desa untuk membantu pembinaan aparatur. Kemudian ada pula keterlibatan organisasi seperti LPM oleh DPR.

Adapun Taufik Madjid berharap, kerja sama Kemendes dan BPIP yang meluncurkan Desa Pancasila di Gorontalo belum lama ini, desa bisa jadi pusat kebangkitan ekonomi nasional.

"Dengan MoU ini, kita semakin punya kekuatan dan spirit. Desa sebagai episentrum bangsa untuk memperkokoh Ideologi Pancasila," ujar Taufik.

Hal tersebut dirasa penting jika merujuk pada Undang-Undang Desa. Diamanatkan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa harus berdasarkan Pancasila.

Desa, kata dia, harus bisa memberikan satu pelayanan sosial dasar pada masyarakat. Desa harus mampu mengembangkan usaha-usaha ekonomi. Desa harus bisa mendayagunakan sumber alam dan teknologi tepat guna.

Editor: Zen Teguh