Dewan Pers Dukung Pembuatan Regulasi Pembatasan Media Digital Asing: Harus Segera

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mendorong pembuatan regulasi untuk membatasi media digital yang dikelola asing. Menurutnya, pembentukan aturan itu perlu dilakukan segera demi menyelamatkan iklim media konvensional.

"Ini harus segera karena bagaimanapun kondisi faktual karena teman-teman jurnalis sekarang mengalami kesulitan yang cukup serius," ujar Ninik saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Baca Juga

Korea Utara Pamer Kapal Selam Tenaga Nuklir, Tandingi Rencana Korsel

Apalagi, kata Ninik, mayoritas masyarakat menggunakan media sosial sebagai sumber arus utama informasi. Padahal, kata dia, platform media sosial tak ada pengawasannya untuk menegakkan etik.

"Kita tahu tidak ada penegakan etikanya ya baik di KPI maupun di Dewan Pers, nggak ada etikanya itu si media sosial itu. Nah sementara kalau jurnalistik ada yang salah ada perluinya oh itu nggak boleh nih," kata dia.

Baca Juga

BPPA Tetapkan 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers 2025-2028, Ini Daftarnya

"Nah ini tentu tidak boleh terlampau lama perlu duduk bareng setuju duduk bareng agar ekosistem digital kita juga sehat," tuturnya.

Baca Juga

Ketua Dewan Pers Apresiasi Polri Berantas Kekerasan terhadap Wartawan

Terlepas dari itu, Ninik menilai, tak semua konten berita dari media sosial itu bersifat negatif. Menurutnya, ada sisi positifnya juga platform media sosial.

"Masyarakat dengan cepat bisa memperoleh dan sebarannya pun juga meluaskan. Begitu adanya digitalisasi multiplatform ini juga menjadi pilihan-pilihan yang masyarakat punya alternatif untuk memilih mana yang paling efektif yang menjadi pilihan," kata Ninik.

"Jadi kita tidak boleh menolak digitalisasi pemberitaan ya, karena memang efektif untuk masyarakat kita gitu, tapi kalau di situ kemudian bernilai ekonomi tolong yang punya media juga dikasih supaya lebih adil," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin