Dilaporkan ke MKD, Ini Respons Azis Syamsuddin

JAKARTA, iNews.id - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan terkait larangan oleh Azis bagi Komisi III DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait lolosnya buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Menanggapi laporan itu, Azis menyebut dasar pelaporan itu salah. Dia menegaskan keputusan tidak mengizinkan RDP itu bukan dari dirinya sendiri melainkan pimpinan DPR secara kolektif.

Baca Juga

Negara Mayoritas Muslim Ini Gabung Perjanjian Abraham, Normalisasi dengan Israel

“Salah itu (dasar laporannya), karena yang membuat keputusan itu pimpinan DPR,” kata Azis saat dikonfirmasidi Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Azis menjelaskan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 20202020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR dan putusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR melarang RDP pengawasan di masa reses. Menurutnya masa reses harus dimanfaatkan anggota DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja di luar Gedung Parlemen.

Baca Juga

Tak Beri Izin RDP soal Djoko Tjandra, Azis Syamsuddin: Belum Urgen

Politikus Partai Golkar ini juga menerangkan pada Tatib DPR Pasal 52 disebut Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) serta memperpanjang waktu penanganan suatu (RUU). Oleh sebab itu Azis meminta semua pihak untuk keluar dari substansi pengejaran Djoko Tjandra.

“Tatib DPR kan dibuat bersama untuk dilaksanakan seluruh anggota dewan, jadi saya tidak habis pikir ada yang ngotot seperti itu ada apa ini,” ujarnya.

Perlu diketahui, konflik ini terjadi berawal dari Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengklaim telah mengajukan permohonan RDP dengan Polri, Kejagung, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham di masa reses kepada pimpinan DPR terkait Djoko Tjandra. Namun Azis Syamsuddin tidak memberikan izin, padahal Ketua DPR, Puan Maharani sudah memberikan izin RDP itu.

Editor: Rizal Bomantama