Dituntut Naik 142 Persen, Berapa Tunjangan Hakim yang Stagnan selama 12 Tahun?

JAKARTA, iNews.id - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menuntut kenaikan tunjangan hakim yang tak naik selama 12 tahun. Kenaikan yang diminta mencapai 142 persen.

"Tuntutan hakim se-Indonesia adalah kenaikannya kita minta di angka 142 persen dari tunjangan jabatan yang ada di tahun 2012," ujar Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid usai beraudiensi di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (7/10/2024).

Baca Juga

Gawat, Menteri Israel Janji Bongkar Makam Ulama Islam Izzuddin al-Qassam

Dia mengatakan, tuntutan itu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pihaknya. Kenaikan 142 persen itu dikhususkan bagi hakim tingkat pengadilan kelas II.

Baca Juga

Mahkamah Agung Tak Maknai Cuti Hakim se-Indonesia sebagai Mogok Massal

“Harus disesuaikan dengan profil daerah dari teman-teman karena yang paling berdampak hari ini adalah hakim-hakim di tingkat kelas II yang notabene berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia,” tutur Fauzan. 

Adapun besaran tunjangan hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung. Jumlahnya bervariasi tergantung jabatan dan kelas pengadilan.

Baca Juga

Sikap PN Jakpus soal Gerakan Cuti Massal Hakim, Dukung meski Tetap Gelar Sidang

Bagi hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi, besaran tunjangan berkisar antara Rp27,2 juta hingga Rp40,2 juta yang disesuaikan berdasarkan jabatan. Berikut perinciannya:

1. Ketua/Kepala: Rp40.200.000
2. Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp36.500.000
3. Hakim Utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI: Rp33.300.000
4. Hakim Utama Muda/Brigjen/Laksma/Marsma TNI: Rp31.100.000
5. Hakim Madya Utama/Kolonel: Rp29.100.000
6. Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel: Rp27.200.000

Baca Juga

PN Jaksel Tetap Berikan Layanan ke Masyarakat di Tengah Aksi Cuti Bersama Hakim se-Indonesia

Selanjutnya tunjangan hakim tingkat pertama.