Djoko Tjandra Bebas Bikin e-KTP, Lurah Grogol Selatan Dilaporkan ke Ombudsman

Riezky Maulana ยท Selasa, 07 Juli 2020 - 22:55 WIB
Djoko Tjandra Bebas Bikin e-KTP, Lurah Grogol Selatan Dilaporkan ke Ombudsman

Buron kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra. (Foto: ABC/Kinnibiz).

JAKARTA, iNews.id - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada hari ini melaporkan beberapa pihak ke Ombudsman. Pelaporan itu atas dugaan penyalahgunaan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, pihak yang dilaporkan, antara lain Lurah Grogol Selatan  Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen) Kemenkumham, dan Sekretaris NCB Interpol.

"Dugaan pelanggaran oleh Lurah Grogol Selatan karena memberikan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik pada jam 07.00 WIB, sehingga terkesan mengistimewakan Djoko Tjandra, sementara orang biasa tidak mendapatkan pelayanan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020) 

Dia menuturkan, seharusnya Lurah Grogol Selatan melakukan konfirmasi kepada pejabat atasannya untuk  permintaan pencetakan KTP elektronik atas nama Djoko Tjandra. Serta tidak terburu-buru mencetakkan KTP elektronik tersebut.

"Semestinya Lurah Grogol Selatan tidak memberikan pencetakan KTP elektronik karena sudah diketahui secara umum Djoko Tjandra adalah buron dan pernah mempunyai kewarganegaraan Papua Nugini," ucapnya.

Menurut Boyamin, Lurah tidak bisa berdalih tidak mengetahui status buron tersebut, dan atau berdalih terdapat data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Administrasi Kependudukan Desa (Sisminduk) atas nama Djoko Tjandra. Lurah Grogol Selatan, kata Boyamin juga semestinya mengosongkan status kewarganegaraan di e-KTP Djoko Tjandra.

Kemudian terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia, karena menerbitkan surat dan mengirimkannya kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020 dan menyebut Red Notice Djoko Tjandra telah terhapus dari basis data. Terhapusnya data, terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Boyamin, mestinya Sekretaris NCB Interpol Indonesia tidak menerbitkan dan mengirim surat tersebut kepada Dirjen Imigrasi, karena Djoko Tjandra adalah DPO atas perkara yang sudah inkracht. Dia berkata, hal ini mendapatkan perlakuan berbeda terhadap buron lain di luar nama Djoko Tjandra.

"Yang mana Sekretrais NCB Interpol Indonesia diduga sebagian besar tidak pernah menerbitkan dan mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi atas berakhrinya masa cekal terhadap status buron yang masanya melebihi dari enam bulan," katanya.

Lalu, Boyamin menilai Dirjen Imigrasi telah melakukan pelanggaran karena diduga membiarkan Djoko Tjandra masuk dan keluar Indonesia tanpa menerapkan tata cara bagi orang yang berstatus cegah dan tangkal. Dirjen Imigrasi, disebutkan olehnya diduga telah menerbitkan paspor baru atas nama Joko Soegiarto Tjandra tertanggal 23 Juni 2020.

"Padahal Dirjen Imigrasi mengetahui jika Djoko Tjandra adalah DPO dan pernah memiliki Paspor Papua Nugini. Sehingga kewarganegaraannya telah hilang," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Djoko Tjandra sempat melenggang datang ke Indonesia untuk membuat e-KTP dan mengajukan peninjauan kembali (PK). Djoko telah bertahun-tahun menjadi buronan Kejaksaan terkait kasus cessie Bank Bali pada 1998 senilai lebih dari Rp500 miliar. Djoko dihukum 2 tahun penjara dalam putusan PK yang diajukan jaksa.

Kemudian pada 8 Juni 2020 Djoko Tjandra membuat KTP kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) di PN Jaksel. Nama dalam KTP itu tertulis Joko Soegiarto Tjandra.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq