Djoko Tjandra Didakwa Suap Jaksa Pinangki 500.000 Dolar AS Urus Fatwa MA

JAKARTA, iNews.id - Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) didakwa menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari 500 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dari total yang dijanjikan 1 juta dolar. Suap untuk mantan kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Jaksa Penuntut Umum menyampaikan hal itu saat membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

Baca Juga

AS Kerahkan Kapal Perang, Nigeria Isyaratkan Serangan Bakal Berlanjut

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," ujar jaksa.

Suap 1 juta dolar AS yang dijanjikan Djoko Tjandra itu bermaksud agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung. Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi.

Baca Juga

PN Jakpus Ditutup terkait Covid-19, Sidang Pinangki Ditunda

"Sehingga terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," ucapnya.

Djoko Tjandra mengenal Pinangki melalui Rahmat. Ketiganya sempat bertemu di kantor Djoko Tjandra yang berada di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Pinangki mengusulkan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung.

Baca Juga

Pinangki Tolak Dakwaan, Kejagung Akan Beberkan Bukti di Pengadilan

Djoko sepakat dengan usulan Pinangki terkait rencana fatwa dari MA melalui Kejagung dengan argumen putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan hak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarganya.

Namun, karena terdakwa Djoko Tjandra mengetahui status Pinangki sebagai jaksa, maka dia tidak mau melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya, Pinangki menyanggupi akan menghadirkan pihak swasta yaitu Andi Irfan Jaya untuk bertransaksi dengan Djoko Tjandra dalam pengurusan Fatwa ke MA.

Baca Juga

Mantan Suami Pinangki Pernah Jabat Sesjamwas Kejagung

Atas perbuatannya, Djoko Tjandra diancam melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Editor: Djibril Muhammad