Doni Monardo Prihatin Masyarakat Berkerumun Abaikan Protokol Kesehatan

Felldy Utama ยท Senin, 12 Oktober 2020 - 20:38:00 WIB
Doni Monardo Prihatin Masyarakat Berkerumun Abaikan Protokol Kesehatan
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo. (Foto: BNPB).

JAKARTA, iNews.id - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 prihatin melihat masyarakat berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Berkerumun dinilai bukan hanya membahayakan keselamatan pribadi, tetapi juga keluarga dan menambah beban tugas dokter serta petugas medis.

Ketua Satgas Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, Covid-19 berbeda dengan flu burung atau flu babi yang menjadi perantaranya hewan. Menurutnya, Covid-19 menular melalui manusia.

"Tindakan mereka menambah beban berat yang sudah dipikul para dokter dan petugas kesehatan," ujar Doni di Graha BNPB Jakarta, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, masyarakat yang secara sengaja berkumpul dan tidak mengindahkan protokol kesehatan sangat besar kemungkinan terjadi penularan. Saat orang yang tertular kembali ke rumah, besar kemungkinan anggota keluarganya akan tertular, apalagi jika memiliki penyakit penyerta.

"Dari data kematian akibat Covid-19 yang ada, 85% disebabkan karena mereka memiliki penyakit penyerta," tuturnya.

Dia mengimbau agar masyarakat menghindari kerumunan dalam jumlah besar di satu lokasi. "Sayangilah diri kita dan juga keluarga tercinta kita," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menilai penyampaian aspirasi melalui dialog jauh lebih efektif dibandingkan demonstrasi.

"Kalau tidak mau berdiskusi bisa mengajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak saluran yang bisa dipergunakan dan lebih aman di tengah pandemi yang masih berlangsung," ucap Airlangga.

Menteri Koordinator Perekonomian ini menyampaikan, sesuai dengan namanya, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurutnya, di tengah wabah Covid-19, jumlah anggota masyarakat yang membutuhkan pekerjaan meningkat 3,5 juta orang.

Selain itu, klata dia, pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menarik investasi lebih banyak lagi dalam upaya meningkatkan lapangan pekerjaan.

Pada kesempatan itu dia juga sempat menyinggung, tentang kelompok yang mencoba memelencengkan tujuan dari UU Cipta Kerja. "Padahal UU Cipta Kerja ini justru memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memulai usaha dan dengan itu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Editor : Kurnia Illahi