DPR Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Tangani Karhutla: Rakyat Sesak Napas!

JAKARTA, iNews.id - DPR mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pihaknya meminta percepatan pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah menyusul laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Oktober yang mencatat kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Karhutla Ganggu 1.813 Penerbangan, Asap Meluas hingga Papua dan Maluku

“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” kata Rina dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (14/10/2026).

Politikus Fraksi PKB itu meminta pemerintah pusat dan daerah memperjelas koordinasi penanganan karhutla. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait harus memastikan kebutuhan petugas di lapangan terpenuhi.

Karhutla Meluas, Prabowo Gelontorkan Rp2 Miliar untuk 200 Titik Bor Air

“Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya.

Rina menilai keberhasilan penanganan karhutla harus diukur melalui hasil pemadaman, penurunan paparan asap, dan terpenuhinya perlindungan bagi masyarakat. Dia juga meminta pemerintah menetapkan target yang terukur serta melakukan evaluasi setiap hari.

Karhutla Belum Ditetapkan Bencana Nasional, Menko Polkam Dudung: Kita Masih Mampu Tangani

“Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” katanya.

Selain mempercepat pemadaman, Rina meminta pemerintah memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan bersamaan dengan penanganan kebakaran. Langkah yang diperlukan meliputi penyediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang dengan udara bersih, hingga evakuasi jika kondisi mengharuskan.

Dia menekankan anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia), serta warga dengan penyakit pernapasan harus menjadi kelompok prioritas dalam upaya perlindungan.

“Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegas Rina.

Rina juga meminta aparat mengusut penyebab karhutla, termasuk dugaan pembakaran yang disengaja dan kelalaian dalam pengelolaan lahan. Menurut dia, kondisi cuaca harus menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan kemungkinan pelanggaran.

“Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin