Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Pemimpin Oposisi Israel Bertekad Gulingkan Netanyahu di Pemilu: Perusak Reputasi!
Advertisement . Scroll to see content

DPR Dukung MUI Tolak Konser Andrea Bocelli, Ini Alasannya

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:39:00 WIB
DPR Dukung MUI Tolak Konser Andrea Bocelli, Ini Alasannya
DPR mendukung penolakan konser Andrea Bocelli dan meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi kemanusiaan terkait Palestina. (Foto: Instagram)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Syahrul Aidi Ma’azat mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) yang menolak rencana konserAndrea Bocelli di Indonesia. Dia meminta pemerintah mencermati aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Syahrul menegaskan, persoalan tersebut bukan tentang penolakan terhadap seni atau musik internasional, melainkan pertimbangan moral dan kemanusiaan terkait rekam jejak serta dugaan keterkaitan figur publik dengan dukungan terhadap Israel.

“Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina terus menghadapi penderitaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan ini secara serius, objektif, dan konsisten,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (26/10/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang telah lama dipegang Indonesia, sejak era Presiden Soekarno. Menurutnya, konsistensi sikap tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan nyata, bukan hanya pernyataan diplomatik.

“Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari sikap historis dan prinsip konstitusional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nyata,” kata dia.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut