DPR Lantik Eddy Kuntadi Pengganti Eni Maulani Saragih

JAKARTA, iNews.id - DPR RI menggelar sidang paripurna pembukaan masa sidang II Tahun 2018-2019. Salah satu agenda acaranya, pimpinan DPR RI juga melakukan pelantikan anggota dewan pengganti antar waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golkar pengganti Eni Maulani Saragih.

Sebagai pimpinan sidang, wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan dalam pembukaan masa sidang II Tahun anggaran 2018-2019, pihaknya akan melantik satu anggota dewan baru yang akan dilantik pada sidang paripurna hari ini.

Baca Juga

Anggota Keluarga Kerajaan Saudi Sebut AS Adalah Anugerah, Apa Motivasinya?

"Peresmian pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota majelis permusyawaratan rakyat sisa masa jabatan tahun 2014-2019," kata Fahri, di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (21/11/2018).

Anggota dewan PAW tersebut yakni Eddy Kuntadi yang menggantikan mantan wakil ketua komisi VII DPR RI Eni Saragih Maulani yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap PLTU Riau-1.

Baca Juga

Kasus PLTU Riau-1, KPK Limpahkan Berkas Eni Saragih ke Pengadilan

"Saudara Eddy Kuntadi menggantikan saudari Eni Maulani Saragih dari Fraksi Partai Golongan Karya daerah pemilihan Jawa Timur X," ujar Fahri.

Fahri menerangkan, sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang berbunyi anggota pengganti antar waktu sebelum memasuki jabatan terlebih dahulu mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Baca Juga

Eni Saragih Tak Tahu Keterkaitan Dirut Pertamina dengan Suap PLTU Riau

"Berdasarkan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota, setuju?" tanya Fahri. "Setuju," jawab anggota sidang paripurna.

Usai disetujui anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna, tiga pimpinan DPR RI yakni Bambang Soesatyo, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah langsung mengambil sumpah dari Edi sebagai anggota dewan baru masa periode 2018-2019.

Baca Juga

Setnov Diduga Paksa Eni Saragih Tak Bongkar Perannya di Suap PLTU Riau

Diketahui, Eni ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di rumah dinas Idrus Marham, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Juli lalu. KPK menduga Eni telah menerima Rp4,8 miliar dari Johannes. Uang itu diduga sebagai commitment fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Dalam perkara ini, KPK menduga Eni Maulani Saragih sebagai penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Djibril Muhammad