DPR Minta 7 Polisi Penganiaya Pelaku Narkoba hingga Tewas Disanksi Tegas

JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR melayangkan kritik keras terkait tewasnya terduga pelaku kasus narkoba yang diduga dianiaya oleh 7 anggota Polri. DPR meminta agar pelaku penganiayaan ditindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Kejadian ini sangat disayangkan, seharusnya kantor polisi jadi tempat yang paling aman karena dijaga polisi 24 jam. Ini kok sampai ada yang meninggal,” kata anggota Komisi III DPR, Johan Budi, Selasa (1/7/2023).

Pastor Manuel Musallam: Rencana AS untuk Gaza akan Gagal, Perlawanan Palestina Tak akan Dilucuti

Untuk diketahui, tujuh oknum polisi Polda Metro Jaya menjadi tersangka dan telah ditahan karena diduga menganiaya pelaku narkoba berinisial DK (38). Satu orang lagi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kini berstatus DPO.

Polda Metro Jaya menduga ada sembilan oknum polisi yang terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Namun satu di antaranya dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana sehingga kasusnya ditangani Bidpropam. Johan Budi meminta Polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

Pengakuan Dokter M Aniaya Bocah 3 Tahun di Makassar: Saya Refleks

“Sanksi harus tegas, kalau terbukti bersalah harus dihukum dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih saat ini Kapolri Listyo Sigit Prabowo sangat tegas, tidak mengkompromikan oknum polisi yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, apalagi sampai ada yang meninggal,” ujarnya.

Legislator PDIP itu juga meminta pihak kepolisian mengusut motif dugaan penganiayaan DK yang ditangkap di Purwakarta. Termasuk apakah kematian korban terkait dengan pelanggaran prosedur penyidikan. Johan mengingatkan polisi untuk menjalankan proses penyidikan kasus tanpa melakukan pelanggaran.

“Jangan karena kurangnya bukti dalam penyidikan kemudian memakai jalan pintas dengan menganiaya demi mengejar pengakuan tersangka,” tuturnya.

Lebih lanjut, Polri diimbau untuk mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat. Khususnya, layanan pengaduan terkait pelanggaran prosedur dalam penyidikan, misalnya bila ada intimidasi dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis seperti dalam kasus ini.

“Termasuk yang di pelosok-pelosok daerah, yang jauh dari pusat, itu harus diperhatikan. Dan kalau ada pengaduan harus respons cepat,” tutur Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR tersebut.