DPR: Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Terjadi di 3 Tahapan Pilkada Lainnya

Kiswondari, Sindonews · Selasa, 08 September 2020 - 11:59 WIB
DPR: Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Terjadi di 3 Tahapan Pilkada Lainnya

Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) peserta Pilkada 2020 melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPUD pada 4-6 September 2020. Bahkan ada bapaslon yang positif covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa mengatakan ada tiga tahapan Pilkada 2020 selanjutnya yang berpotensi memunculkan pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu terjadi karena tiga tahapan itu melibatkan simpatisan dan masyarakat.

“Ada tiga yang krusial, pertama pada saat pengundian nomor urut, simpatisan paslon pasti banyak yang mau ikut. Kedua pada saat masa kampanye dan pada saat pemungutan suara 9 Desember 2020,” kata Saan di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut Saan, tiga tahapan pilkada yang krusial ini membutuhkan penanganan maksimal agar protokol kesehatan penanganan covid-19 benar-benar diterapkan dengan baik. Menurutnya harus ada penanganan tegas dari Bawaslu maupun kepolisian.

Soal penghapusan kampanye tatap muka, sekretaris Fraksi Partai Nasdem ini berpendapat hal itu tidak mungkin dilakukan. Namun menurutnya ada Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur soal pembatasan kampanye tatap muka di ruangan tertutup sebesar 50 persen dari kapasitas. Tinggal diatur kembali bagaimana dengan hadirnya simpatisan di luar ruangan dan potensi pelanggaran lainnya.

“Antisipasinya bagaimana, bisa saja di dalam ruang diatur sesuai PKPU tapi pasti ada iring-iringan di luar. Itu nanti akan kami coba bicarakan dalam rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, dan Bawaslu,” ujarnya.

Saan melihat antusiasme peserta maupun simpatisan yang tak terbendung pada saat pendaftaran lalu menyebabkan kerumunan terjadi. Namun, dia melihat hal itu sebagai gambaran tingginya partisipasi masyarakat pada pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang. Tinggal bagaimana setiap tahapan harus digelar sesuai protokol kesehatan ketat.

“Pada masa pandemi ini semua harus sesuai protokol kesehatan penanganan covid-19. Itu syarat mutlak kenapa pilkada ditetapkan tanggal 9 Desember 2020. Sanksi-sanksinya akan kami diskusikan dalam rapat dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu,” ujarnya.

Editor : Rizal Bomantama