DPR: Rencana Redenominasi Rupiah Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengingatkan perlunya stabilitas pertumbuhan ekonomi, sosial, hingga politik terkait rencana redenominasi rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Selain itu, rencana ini juga memerlukan proses pembahasan undang-undang bersama DPR. 

"Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga

Daftar Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2025, Indonesia Nomor 13 Unggul atas Israel

Tak hanya itu, perlu diperhatikan bagaimana kesiapan pemerintah untuk melaksanakan rencana ini. Jika secara teknisnya belum siap, legislator PDIP itu meminta agar pemerintah mengurungkan niat untuk penyederhanaan mata uang.

Said mengingatkan adanya dampak inflatoir yang akan terjadi jika tidak ada kesiapan teknisnya.

Baca Juga

Purbaya soal Redenominasi Rupiah: Wewenang BI, Bukan Tahun Ini atau 2026

"Dampak inflatoirnya akan luar biasa, ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap," ucapnya.

Baca Juga

Kata Istana soal Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1