DPR Sebut Banyak Keuntungan Didapat Pelaku UMKM dari RUU Ciptaker

Antara ยท Senin, 05 Oktober 2020 - 02:56:00 WIB
DPR Sebut Banyak Keuntungan Didapat Pelaku UMKM dari RUU Ciptaker
Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Substansi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dinilai akan mempermudah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Alasannya karena salah satu poin dalam RUU tersebut mengurus pendaftaran badan hukum usaha di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan, kemudahan tersebut akan membuat pelaku UMKM berhak memperoleh bantuan dan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu saat menjalankan usaha. "Pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan hukum jika terjadi sebuah perkara," ucapnya di Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Tidak hanya pendampingan hukum, Azis menuturkan, para pelaku usaha juga mendapatkan pendampingan dalam meningkatkan daya saing usaha dan kemudahan permodalan. Dengan begitu, diharapkan hasil produk UMKM dapat bersaing di tengah pasar bebas dan perkembangan zaman.

"Nantinya produk atau jasa UMKM dapat masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, lembaga ataupun BUMN. Bahkan akan mendapatkan dana alokasi khusus untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan," ujarnya.

Mantan Ketua Badan Anggaran ini memaparkan, UMKM nantinya bisa juga mendapatkan porsi prioritas di lokasi strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun dan rest area. Porsi tersebut akan didapat melalui pola kemitraan dengan pengesahan RUU Cipta Kerja sehingga tak hanya pelaku usaha besar yang hadir di lokasi tersebut.

"Biasanya jika kita bepergian dan mampir ke rest area atau terminal baik udara, laut dan darat hanya melihat rumah makan dan toko yang dimiliki oleh pelaku usaha besar. Nantinya UMKM hadir di lokasi tersebut. Saya berharap masyarakat dapat mampir dan membelinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi dalam meminimalisir terjadinya resesi," tuturnya.

Setelah RUU Ciptaker disahkan, Azis mengklaim, pelaku UMKM akan dipermudah dalam mengurus pendirian perseroan terbatas (PT), baik perizinan dan urusan lainnya. Para pelaku UMKM akan terbebas dari proses birokrasi yang berbeli- belit.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, para pelaku UMKM bisa mengambil cara cepat dengan membayar hingga Rp50 juta untuk menghindari proses birokrasi berbelit-belit itu. Kini, urusan perizinan dan sebagainya dalam pendirian PT akan lebih dimudahkan dengan substansi RUU Ciptaker, khususnya klaster UMKM dan Koperasi.

"Dana Rp 50 juta yang biasa dibayarkan di saat mendaftarkan PT, bisa dimanfaatkan untuk modal usaha bagi para pelaku usaha kecil nantinya," kata Azis.

Editor : Djibril Muhammad