DPR Setujui Pengesahan RUU Kementerian Negara Jadi Undang-undang

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Kesepakatan tercapai dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024). 

Para legistlator menyetujui perubahan beleid itu setelah Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyampaikan laporan penyusunan RUU Kementerian Negara.

Baca Juga

Kamboja Hanya Andalkan Mortir dan Peluncur Roket untuk Menggempur Thailand

Setelah itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan peserta rapat menyetujui usulan RUU Kementerian Negara untuk disahkan menjadi undang-undang.

Baca Juga

RUU Kementerian Negara Ditargetkan Disahkan Periode Ini

"Selanjutnya kami tanyakan kepada fraksi-fraksi apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas apakah dapat disetujui menjadi UU?" ucap Lodewijk.

"Setuju," jawab peserta rapat yang hadir.

Baca Juga

Baleg DPR dan Pemerintah Setuju RUU Kementerian Negara, Presiden Bisa Tambah Menteri?

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyepakati tingkat I atas revisi UU Kementerian Negara pada Senin (9/9/2024). Tak ada penolakan dari sembilan fraksi terhadap pengesahan perundang-undangan tersebut.

Terdapat sejumlah perubahan dalam revisi UU Kementerian Negara seperti jumlah nomenklatur kementerian tak lagi dibatasi, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan mempertimbangkan efektivitas pemerintahan.

Padahal, dalam peraturan perundang-undangan yang lama, jumlah kementerian dan lembaga dibatasi sebanyak 34. Selain itu, terdapat penambahan dua pasal baru yang disisipkan. Yaitu, Pasal 6 dan Pasal 9A.

Pasal 6 bunyinya "Dalam hal tertentu, pembentukan Kementerian tersendiri dapat didasarkan pada sub urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)."

Pasal 9A sehingga berbunyi, "Dalam hal terdapat undang-undang yang menuliskan, mengatur dan/ mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan."

Editor: Rizky Agustian