DPR Setujui PKPU Ikuti Putusan MK, Komisi II: Pilkada 2024 akan Lebih Demokratis 

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR RI menyetujui rancangan revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menilai peraturan baru ini dapat membuat pilkada dapat berlangsung lebih demokratis dan transparan. 

"Dengan PKPU Nomor 8 terbaru, threshold (ambang batas pencalonan) menjadi turun, ini akan membuat pelaksanaan pilkada lebih demokratis. DPR telah membuktikan komitmennya untuk medengar aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat," ujar anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Senin (26/8/2024). 

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Mardani menyatakan, aturan PKPU yang merujuk pada keputusan MK itu dapat memberikan kesempatan partai-partai politik mengajukan kadernya berkontestasi dalam pilkada.

"PKPU terbaru ini membuka kesempatan partai politik untuk mengajukan kadernya untuk maju di Pilkada. Selain itu pemilh juga bisa cerdas karena memungkinkan bisa menjadi cross cutting voters atau pemilih gabungan dari pendukung calon," tutur Legislator dari Dapil DKI Jakarta I ini.

Baca Juga

PKPU Pilkada 2024 Segera Diterbitkan lewat JDIH, Patuhi Putusan MK

Lebih lanjut, Mardani menyebut PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan putusan MK dapat melemahkan praktik politik uang. Hal tersebut mengingat fenomena saat ini meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

Baca Juga

Infografis Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada

"Kita harapkan praktik money politik dapat ditekan karena saat ini pemilih sudah lebih engage,” ungkap Mardani.

“Saatnya muncul merit system, kualitas di atas isi tas (money politic),” imbuhnya.