DPR Tak Paksakan Pengesahan RUU Kamtan Siber jika Tak Capai Kesimpulan

JAKARTA, iNews.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber tak perlu dipaksakan untuk disahkan jika tak tercapai kesepakatan. Apalagi jika regulasi itu berpotensi menimbulkan permasalahan.

Pandangan ini diungkapkan anggota Komisi I DPR Jerry Sambuaga merespons polemik seputar RUU Kamtan Siber. Untuk diketahui, sejumlah kalangan mempertanyakan poin-poin krusial dalam RUU ini karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan tugas dan fungsi antarlembaga negara.

Baca Juga

Ini 10 Pasukan Khusus Terganas di Dunia, Apakah Indonesia Masuk?

"Kalau sampai akhir September belum mendapatkan kesepakatan atau mendapatkan kesimpulan, maka rancangan undang-undang ini jangan dipaksa disahkan," kata Jerry di acara Diskusi Siber yang digelar Radio MNC Trijaya di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Jerry menyadari banyak yang menyangsikan RUU ini bisa selesai dari yang ditargetkan pada September ini. Meski begitu, Komisi I DPR periode sekarang akan tetap mencoba merumuskan.

Menurutnya, keamanan dan kedaulatan siber merupakan hal sangat penting. Karena itu, pembentukan undang-undang yang mengatur persoalan siber ini sangat penting. Hanya dalam merumuskan mesti dicapai formulasi terbaik.