Draf RUU Omnibus Law, Mendagri Menolak Pasal Kewenangan Memecat Kepala Daerah

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 22 Januari 2020 - 14:30 WIB
Draf RUU Omnibus Law, Mendagri Menolak Pasal Kewenangan Memecat Kepala Daerah

Menko Polhukam Mahfud MD dan Medagri Tito Karnavian usai bertemu di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Foto: Dok Puspen Kemendagri)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menolak kewenangan memecat kepala daerah. Kewenangan itu disebut-sebut tercantum dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di publik.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, Mendagri bersama jajarannya telah memeriksa secara seksama pasal demi pasal dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dari penelusuran itu, Kemendagri tak menemukan kewenangan memecat Mendagri.

"Dari hasil pengecekan tersebut serta juga di dalam pembahasan RUU Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kementerian Dalam Negeri tidak menemukan dan tidak pernah mengusulkan pasal kewenangan pemecatan Kepala Daerah oleh Mendagri", ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Sedangkan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan pemberhentian kepala daerah telah ditatur secara jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Sikap Mendagri sangat jelas, yaitu bahwa pemberhentian kepala daerah adalah sesuai dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 78 UU ini yang mengatur pemberhentian kepala daerah," katanya.

Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebut, pemberhentian kepala daerah dimungkinkan karena alasan meninggal dunia dan pengunduran diri dari kepala daerah yang bersangkutan.

Kastorius mengatakan, Mendagri Tito Karnavian berpandangan tata cara pemberhentian kepala daerah dalam draf RUU Omnibus Law telah selaras dengan ketentuan yang ada pada Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu melalui Rapat Paripurna DPRD yang kemudian diusulkan kepada Presiden.

"Baik persyaratan maupun tata cara pemberhentian ini telah diadopsi di dalam draf RUU Omnibus Law," ujar Kastorius.

Dalam Pasal 519 draf RUU Ombibus Law juga memuat kewajiban kepala daerah seperti melaksanakan Program Strategis Nasional. Klausul itu juga termuat dalam Pasal 67 dan 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Sedangkan mengenai sanksi administrasi dan tata cara pelaksanaannya terhadap kepala daerah juga termuat dalam Pasal 68 dan 78.

"Dengan penjelasan di atas, Kemendagri melihat adanya upaya framing berita bernuansa provokatif atas substansi draf RUU Omnibusi Law, khususnya dalam kaitan hubungan kewenangan Pusat dan Daerah. Oleh karenanya penjelasan di atas kami harapkan dapat berguna sebagai klarifikasi publik guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat terhadap draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" tutur Kastorius.

Sebelumnya, dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di publik mengatur berbagai hal, salah satunya kepatuhan kepala daerah kepada presiden. Disebutkan, kepala daerah harus melaksanakan program strategis nasional.

Kepala daerah akan mendapat sanksi secara bertingkat jika tidak melaksanakan program strategis nasional. Sanksi dari yang paling ringan, yaitu administrasi, nonjob dalam waktu tertentu hingga pemecatan.

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah," demikian bunyi Pasal 520 ayat 3.

Dalam draf itu juga menyebutkan gubernur dapat memecat bupati/wali kota. Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat memecat gubernur.


Editor : Djibril Muhammad