Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Siregar, Dewas KPK Kantongi Klarifikasi Pertamina

Ariedwi Satrio ยท Kamis, 21 April 2022 - 15:51:00 WIB
Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Siregar, Dewas KPK Kantongi Klarifikasi Pertamina
Dewa KPK telah mengantongi klarifikasi dari PT Pertamina soal dugaan gratifikasi Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. (Foto: KPK)

JAKARTA, iNews.id - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung mengklarifikasi perwakilan PT Pertamina terkait laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika dari Pertamina.

"Tadi dari Pertamina ada yang sudah datang, sudah selesai," kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/4/2022).

Albertina enggan membeberkan siapa perwakilan PT Pertamina yang diklarifikasi pada hari ini. Kata Albertina keterangan dari PT Pertamina penting bagi Dewas sebagai bahan pertimbangan.

"Jadi klarifikasi ya, sekarang Dewas itu lagi mengumpulkan bahan dan keterangan," ucapnya.

Albertina menjelaskan Dewas KPK bakal kembali memanggil sejumlah pihak untuk diklarifikasi. Dewas berharap para saksi yang akan diklarifikasi kooperatif memenuhi panggilan. 

"Harapan kami itu dari Dewas, pihak-pihak itu suapaya kooperatif kasih keterangan apa adanya," ujarnya.

Sebagai informasi, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kembali tersandung masalah. Namanya kembali menjadi perbincangan hangat setelah dilaporkan ke Dewas KPK.

Kali ini, Lili Pintauli dilaporkan karena diduga menerima gratifikasi berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika dari perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang memberikan tiket nonton MotoGP tersebut dikabarkan PT Pertamina.

Masalah pelanggaran etik Lili Pintauli belakangan ini juga sampai disorot oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS). Masalah Lili yang pernah dinyatakan bersalah oleh Dewas KPK, ternyata masuk dalam laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirilis Kemenlu AS.

Lili Pintauli Siregar pernah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi oleh Dewas KPK. Lili dijatuhi sanksi oleh Dewas KPK berupa pemotongan gaji pokok (gapok) sebesar 40 persen selama setahun.

Saat itu, Dewas menyatakan Lili terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku lantaran menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK serta berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Padahal, saat itu M Syahrial sedang tersangkut kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai. Masalah itu yang kini disorot AS.

Lili enggan buka suara terkait sejumlah permasalahan yang merundungnya belakangan ini. Sementara KPK, menyerahkan sepenuhnya proses laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar kepada Dewas KPK.

Editor : Rizal Bomantama

Bagikan Artikel: