Dugaan Kriminalisasi Hukum Jadi Catatan Kinerja Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Dugaan kriminalisasi hukum kembali santer setelah Partai Demokrat menggelar rapat darurat. Dalam rapat itu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui surat tertulisnya mengungkapkan adanya dugaan kriminalisasi terkait pilkada.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keluhan SBY itu dinilai sebagai gambaran tidak adanya kepastian hukum di negeri ini. Menurutnya, kondisi ini bisa dikatakan sebagai anomali ketika keluhan itu datang dari sosok yang pernah menjabat sebagai presiden.

Baca Juga

Pemimpin Senat Demokrat Bergerak Cegah Trump Kerahkan Pasukan AS ke Venezuela

"Saya mendengar macam-macam info kayak gitu. Soal gubernur selalu dikriminalisasi diganti sama wakilnya, bupati dikriminalisasi diganti sama wakilnya. Kemudian dalam masa pilkada kayak begini kandidat tertentu diancam harus mau berpasangan dengan si ini, kalau enggak dia dikriminalisasi," ucap Fahri, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, persoalan tersebut menjadi catatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera diselesaikan. Dia berharap jangan ada lagi lawan politik yang dikriminalisasi.

"Jadi ini yang menjadi kepedulian Pak SBY adalah perasaan memang hukum tidak ada kepastian," ucapnya.