Dugaan Marak PNS Poliandri, BKN Minta PPK Tindak Tegas

JAKARTA, iNews.id -Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menindak pegawai negeri sipil (PNS) yang ditemukan melakukan poliandri. Pasalnya PNS dilarang melakukan poliandri.

Kepala Biro (Karo) Humas BKN Paryono mengakui hal tersebut memang terjadi di  lingkungan PNS.

Baca Juga

Menhan Belousov: Rusia Harus Bersiap Uji Senjata Nuklir Skala Penuh untuk Merespons AS

“Kalau ada kejadian seperti itu PPK harus segera menindaklanjuti. Satu memanggilnya, dua memeriksanya, ketiga melakukan penjatuhan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin itu kan jadi wewenangnya PPK,” kata Paryono saat dihubungi, Senin (31/8/2020).

Dia mengatakan sanksi untuk PNS yang melakukan poliandri bisa bermacam-macam. Bahkan menurutnya bisa diberhentikan sebagai PNS.

Baca Juga

Angka Perceraian Tinggi Imbas Pandemi Covid-19, Ini Tips Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Penjatuhan sanksi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2020.

“Bisa saja sampai diberhentikan karena dia melanggar aturan yang ada. Dia juga sudah menjatuhkan harkat dan martabat PNS,” katanya.

Paryono menyebutkan poliandri memang dilarang bagi PNS. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) No. 1/1974 tentang Perkawinan.

“Itu kan memang tidak diperbolehkan. Dari sisi agama kan juga mana sih yang memperbolehkan. UU Perkawinan merujuknya ke hukum agama dan kepercayaan. Nah di dalam agama tidak diperbolehkan poliandri. Ya berarti dia melanggar norma yang ada,” katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq