Dukung Ekosistem Investasi, Ditjen AHU Kemenkum Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional

JAKARTA, iNews.id – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menggelar Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola data korporasi yang terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kepastian hukum serta mendukung iklim investasi nasional.

Kemenkum Terima 335 Permohonan Naturalisasi, 717 Orang Berkewarganegaraan Ganda Ajukan Jadi WNI

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menekankan, pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum dan daya saing nasional.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," kata Menko Yusril Ihza Mahendra.

Kemenkum Ungkap Minat WNA jadi WNI Naik, Ada Ribuan Permintaan

Yusril menambahkan, integrasi data nasional dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, di mana kewenangan data tetap berada di masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dilakukan lewat kesamaan standar dan kode referensi.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan, integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan agar pelaku usaha tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama.

"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," kata Supratman Andi Agtas.

Sebagai bentuk penegakan komitmen, pada forum ini dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Data Korporasi Terintegrasi oleh 50 Kementerian/Lembaga.

Direktur Jenderal AHU, Widodo, melaporkan hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama integrasi data dengan 35 K/L dan BUMN, dengan 14 K/L lainnya dalam proses penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS).

"Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat akumulasi 51.120.480 transaksi pemanggilan data AHU oleh berbagai lembaga seperti DJP, OSS, PPATK, hingga KPK. Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen terus meningkatkan tata kelola integrasi data berbasis API Management agar pemanfaatan data semakin optimal dan terukur," kata Dirjen AHU Widodo.

Penguatan tersebut mencakup standardisasi teknis layanan API, pengendalian hak akses dan keamanan, serta pemantauan transaksi pertukaran data secara real-time untuk menjaga keandalan dan ketersediaan layanan.

Selain itu, penguatan integrasi data tidak hanya diarahkan pada keterhubungan antarsistem, tetapi juga pada standardisasi, penguatan tata kelola, dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan ekosistem data korporasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Forum nasional ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan BUMN untuk berbagi perspektif dan pengalaman mengenai penguatan tata kelola data korporasi.

Editor: Kastolani Marzuki