Dukung Penghentian Ekspor Nikel Mentah, La Nyalla: Kedaulatan Bangsa Harus Ditegakkan 

MUNA, iNews.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor bahan mentah bijih nikel. Meskipun dihantui aduan ke WTO. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Jumat (19/11/2021). Dia berharap Jokowi konsisten dengan sikapnya.

Baca Juga

Bangunan di Gaza Berisiko Runtuh saat Musim Dingin Ekstrem

"Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," ujar La Nyalla.

Dia menilai, ekonomi Indonesia sangat kuat. Dia mengibaratkan ekonomi Indonesia sebagai kapal yang memiliki tiga palka untuk menunjang ekonomi, yaitu koperasi, BUMN dan swasta. 

Baca Juga

Seniman Topeng Betawi Entong Sukirman Meninggal Dunia, Dimakamkan di TPU Bambu Apus

"Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya.

Menurutnya, problematika yang dihadapi di salah satu palka tidak akan merembet pada faktor lainnya. 

Baca Juga

Inmendagri soal Pembatasan Mobilitas Libur Nataru Terbit Pekan Depan

"Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," ucapnya.

Selain itu, kata dia bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. 

"Mereka diberi hak mengorganisasi dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," ucapnya.

Dia mencontohkan, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisasi melalui koperasi, BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, ini lanjut dia berlaku dengan sektor-sektor yang lain. 

Sebelumnya, Jokowi bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tidak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO).

"Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," kata Jokowi.

Dia menuturkan, Jokowi juga bercerita, saat pertemuan G20 banyak negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value), hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya.

"Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi