Dukung Penutupan BUMN Sakit, Puan Maharani: Hanya Jadi Beban Negara

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR, Puan Maharani mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit ditutup. Sebab meski banyak mendapat dukungan modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahan pelat merah yang sakit itu tetap sulit sembuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga

10 Negara yang Menampilkan Burung dan Hewan di Bendera Nasional

Puan setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat. Puan menyoroti banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN, tapi tak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.

“Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” tuturnya.

Baca Juga

Jokowi Tegaskan Infrastruktur Kesehatan Indonesia Harus Dibenahi Total

Puan mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Namun jika tujuan tersebut tak dapat tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.

“PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah lenyap oleh pengelolaan yang buruk,” ujar Puan.

Buruknya tata kelola perusahaan salah satunya diduga karena ada banyak permainan di tubuh BUMN itu sendiri. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya.

“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaranya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” ucap mantan Menko PMK itu.

Mengenai PMN untuk sejumlah BUMN, Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana tersebut akan tepat guna. Dia mengingatkan, jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.

“BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutur Puan.

Puan mengatakan, DPR akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN.

“APBN itu uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatannya, termasuk oleh BUMN. Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” katanya.

Editor: Rizal Bomantama