Edhy Prabowo Minta Maaf ke Jokowi dan Prabowo: Saya Mengkhianati Kepercayaan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pasca-penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertama, Edhy secara khusus meminta maaf kepada Jokowi. Edhy mengakui telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan Presiden dalam mengemban amanah sebagai Menteri KKP.

Baca Juga

5 Tanda AS Segera Invasi ke Iran, dari Kedubes Siaga hingga Prajurit Mengungsi

"Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya," kata Edhy, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2020) dini hari.

Selanjutnya, dia juga meminta maaf kepada Prabowo sebagai kader Partai Gerindra. Edhy menyebut Prabowo telah banyak memberikan ilmu kepadanya.

Baca Juga

KPK Tetapkan Edhy Prabowo dan 6 Orang Tersangka Suap Ekspor Benih Lobster

"Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal," ucapnya.

Tak lupa Edhy juga memohon kepada ibundanya agar tetap kuat. Politikus Gerindra itu berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

Baca Juga

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Tetangga: Kadang Suka Ngajak Mancing

"Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab atas ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang saya lakukan," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster.

Tujuh orang itu adalah Edhy Prabowo, SAF, APM, SWD, AF, dan AM sebagai penerima suap, serta SJT sebagai pemberi suap.

Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor: Anton Suhartono