Eep Saefulloh Minta TV Setop Tayangkan Quick Count: Ini Pemilu Terburuk Sepanjang Reformasi

JAKARTA, iNews.id — Pakar politik Eep Saefulloh Fatah meminta agar televisi tidak menampilkan quick count Pemilu 2024. Semua televisi harus menggantinya dengan real count atau hitung resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya ingin usulkan agar seluruh televisi menurunkan hasil quick count itu, tidak lagi memuatnya. Cukup pada hari pertama pemilu quick count ditayangkan,” ucap Eep melalui saluran YouTube Keep Talking, Minggu (18/2/2024). 

Baca Juga

Trump Perintahkan Blokade Total Kapal Tanker Minyak Venezuela yang Dikenai Sanksi

Eep juga mengingatkan agar KPU bertanggung jawab memberikan verifikasi dengan menunjukkan gambar C1 plano yang bisa diakses publik. 

“Saya memberikan kesempatan pada KPU untuk melakukan pertanggung jawaban pada publik sekaligus memberikan hak informasi yang memang dimiliki oleh semua pemilih yang sedang menunggu hasil dari perjuangan mereka masing-masing untuk dihitung secara layak,” katanya.

Baca Juga

Jaga Pemilu Ungkap Kesalahan Input Sirekap Jadi Pelanggaran Tertinggi di Pemilu 2024

Menurut dia, Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sepanjang reformasi. Salah satu indikatornya keterlibatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

“Ini adalah pemilu yang buruk sepanjang perjalanan saya mengikuti dan menjalani pemilu di masa reformasi. Indikator yang sangat penting adalah keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemilu adalah keterlibatan dalam tingkat yang terburuk dibandingkan yang pernah kita jalani,” ucap Eep. 

Baca Juga

Sirekap Pemilu Kacau-Balau, Cyberity: Audit Keamanan Server KPU!

“Sedih saya mengatakan ini, tidak bangga saya mengatakan ini, tetapi saya harus jujur mengatakan yang sesungguhnya yang saya rasakan. Mari kita menatap hari ini, mari kita menatap hari esok seorang warga negara,” imbuhnya. 

Baca Juga

Okky Madasari Beberkan Temuan Pemilu 2024: Kades, RT, hingga Ponpes Dikondisikan

Menurut Eep, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini harus dilawan. Sebab, hal tersebut sebagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh kepala negara. 

“Perlawan terhadap Joko Widodo harus dilakukan oleh siapapun yang sepakat bahwa sebagai presiden dan kepala negara beliau telah melakukan penyelewengan,” kata Eep. 

Sebaliknya, Eep meminta masyarakat untuk berempati dan bersimpati pada paslon yang berjuang menaati peraturan hukum yang ada untuk memimpin Indonesia. 

“Saat ini, empati dan simpati harus kita berikan kepada orang yang sedang berjuang di Indonesia saat ini, perjuangan mereka tidak main-main, mengamankan suara mereka dan mengamankan hak mereka,” pungkas Eep.

Editor: Faieq Hidayat