Eep Saefulloh Singgung Dana Bansos Membengkak: Modus Penguasa Menangkan Calon

Baca Juga

Bulog Siapkan 240.000 Ton untuk Lanjutkan Distribusi Bansos Beras 15 Februari

Politik Gentong Babi

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan pembagian bansos kian masif sejak 2009, 2014 hingga 2024. Penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bivitri melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut. Dia mengibaratkan praktik itu sebagai politik gentong babi.

Baca Juga

Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi, Bansos Dipolitisasi untuk Pemilu

"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri dalam Film Diry Vote.

Menurut Bivitri, perbudakan di AS saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah bagi orang-orang yang berebut jatah resmi untuk kenyamanan diri.

"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar dia.

Sementara itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat. Apalagi, saat ini krisis pangan yang memicu kenaikan harga beras masih terjadi secara global. 

"Itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara lain kan enggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki, dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan ya kita berikan," ujar Jokowi. 

Editor: Faieq Hidayat