Eks Kepala BPN Kalimantan Barat Diduga Terima Gratifikasi Rp22,23 Miliar

Aditya Pratama ยท Jumat, 29 November 2019 - 19:56 WIB
Eks Kepala BPN Kalimantan Barat Diduga Terima Gratifikasi Rp22,23 Miliar

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri). (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat 2012-2016, Gusmin Tuarita, sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait jabatannya. Tak main-main, Gusmin diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp22,23 miliar.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan, uang haram itu diduga diterima Gusmin dalam rentang waktu 2013-2018. Setelah menjabat kepala BPN Kalimantan Barat, tersangka Gusmin selanjutnya menjabat kepala BPN Jawa Timur sejak 2016.

Dalam praktik rasuah itu, Gusmin diduga tidak bekerja sendirian. Dia juga dibantu Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat, Siswidodo.

“Pada 2013-2018, tersangka GTU (Gusmin Tuarita) diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon HGU (hak guna usaha), baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui tersangka SWD (Siswidodo),” ujar Laode di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Dia menuturkan, dalam memproses permohonan para pemohon hak atas tanah tersebut, tersangka Siswidodo diduga memberikan uang secara tunai kepada Gusmin di kantor ataupun di rumah dinas Gusmin. Selanjutnya, Gusmin menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai hasil gratifikasi itu dengan total sebesar Rp22,23 miliar.

“Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya,” ucap Laode.

Selain itu, uang tunai yang diterima oleh Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya yang kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi. Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang, dan Surabaya, serta peruntukan lain.

“Tersangka SWD juga memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi,” ungkap Laode.

Dia menjelaskan, kedua tersangka tidak pernah melaporkan penerimaan uang-uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang-uang tersebut diterima.

Atas perbuatan mereka, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil