Eks Wamen Silmy Karim Ajukan Praperadilan, Persoalkan Penyitaan KPK

JAKARTA, iNews.id - Eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ia menggugat penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Praperadilan tersebut diajukan Silmy pada 4 September 2026 dan telah terdaftar dengan nomor perkara 163/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Baca Juga

KPK Periksa Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Haryo Sakti terkait Kasus Silmy Karim

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan tindakan penyitaan oleh KPK.

"Klasifikasi perkara: Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penyitaan," demikian dilihat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga

KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 30 Hari ke Depan

PN Jaksel kemudian menunjuk Yuliana sebagai hakim tunggal yang akan menangani permohonan praperadilan tersebut.

Sidang perdana perkara ini dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026 di ruang sidang 01 PN Jaksel.

Baca Juga

Kasus Silmy Karim, KPK Sita Aset Total Rp150 Miliar

Sebelumnya, KPK menyita aset senilai sekitar Rp150 miliar dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Kasus tersebut salah satunya menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim (SK).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, aset yang telah disita terdiri atas aset bergerak dan tidak bergerak, di antaranya kendaraan, tanah, serta bangunan.

"Update dari penyidikan terkait Imigrasi ini sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset, kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar Rp150 miliar yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, kendaraan dan tanah dan bangunan," kata Taufik, dikutip Kamis (20/8/2026).

Editor: Puti Aini Yasmin