Ekspose Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Undang KPK hingga Kemenko Polhukam

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan gelar perkara alias ekspose kasus dugaan gratifikasi pengurusan fatwa Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari. Gelar perkara akan dilakukan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada Selasa, 8 September 2020 pukul 09.00 WIB.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Febrie Ardiansyah mengatakan, dalam gelar perkara tersebut, penyidik akan mengundang pihak-pihak eksternal. Seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Polri dan Komisi Kejaksaan (Komjak) serta dari Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca Juga

Betapa Kerasnya Sanksi AS Menyengsarakan Rakyat Iran?

"Selain dari Bareskrim kita undang juga dari Komisi Kejaksaan agar masyarakat bisa lihat nanti bagaimana ekspose ini berjalan ya. Selain Komisi Kejaksaan juga kita mengundang deputi dari Kemenko Polhukam dan sekaligus dengan rekan-rekan dari KPK kita juga undang," ujarnya di Kejagung, Senin (7/9/2020).

Febrie memaparkan, kasus Pinangki saat ini sudah dilimpahkan ke jaksa penuntu umum alias masuk tahap 1. Dia mengungkapkan, pelibatan beberapa pihak itu bertujuan agar penyidikan yang dilakukan Jampidsus Kejagung lebih transparan.

Baca Juga

Kejagung Telusuri Penghubung Antara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

"Supaya lebih baik lah untuk proses penyidikannya, lebih transparan juga, lebih saling menguatkan. Saya rasa itu. Nanti dibuka semua untuk besok karena jadwalnya memang sudah ditentukan saat berkas hasil penyidikan masuk ke penuntutan dan persiapan akan P21 dari direktorat penuntutan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, berkas perkara tahap satu telah diserahkan ke JPU untuk diteliti dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Juga

Video Jaksa Pinangki Jalani Pemeriksaan di Gedung Kejagung

"Karena itu penuntut umum atau jaksa peneliti mempunyai waktu untuk melakukan penelitian berkas perkara dalam waktu tujuh hari untuk memberitahukan kepada penyidik apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak," katanya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (2/9/2020).

Dalam perkara tersebut, total sudah ada tiga tersangka, yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM), Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya. Terbaru Andi Irfan Jaya disangkakan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dengan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Pinangki.