Fahri Hamzah: Koopssus TNI Tak Boleh Masuk ke Wilayah Hukum

Antara ยท Rabu, 31 Juli 2019 - 21:56 WIB
Fahri Hamzah: Koopssus TNI Tak Boleh Masuk ke Wilayah Hukum

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama para personel Komando Operasi Khusus (Koopssus) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2019). (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan agar Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI tidak masuk ke dalam wilayah penegakan hukum. Pasalnya, tugas TNI memang bukan diperuntukan di ranah itu, melainkan wilayah pertahanan negara.

“TNI tidak boleh terlibat dalam penegakan hukum, karena ditugaskan untuk perang,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (31/7/2019).

Menurut dia, perlu dasar regulatif untuk mengatur keterlibatan tentara dalam membantu pemberantasan jenis-jenis tindak pidana tertentu. Termasuk di antaranya, penanganan masalah terorisme.

Karena itu, menurut Fahri, keterlibatan tentara dalam ranah itu tidak boleh atas dasar kreativitas dari panglima TNI maupun eksekutif. Harus ada dasar regulasi yang bisa memberikan kepastian kepada hukum itu sendiri.

“Saya dengar banyak juga para pejabat TNI dan juga mantan prajurit yang tidak terlalu ‘update’ dengan isu ini,” ujar politikus asal Sumbawa, NTB itu.

Dia menilai pembentukan Koopssus TNI cenderung mendadak karena di era Panglima TNI Gatot Nurmantyo dia sama sekali tidak pernah mendengar rencana tersebut. Akan tetapi, saat ini tiba-tiba organisasi TNI itu sudah terbentuk.

Fahri pun mempertanyakan apakah pembentukan Koopssus TNI dilatarbelakangi keinginan seperti zaman dulu yaitu ada penugasan antiteror kepada militer. “Ya silakan saja dicek asal tidak melanggar UU. Kita lihat saja, namun harus hati-hati karena TNI tidak boleh terlibat dalam penegakan hukum,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sususan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres tersebut ditandatangani dan mulai berlaku sejak 3 Juli 2019.

Perpres itu menjadi dasar perubahan susunan Markas Besar TNI dan pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang berasal dari matra darat, laut, dan udara. Dalam Perpres itu, Koopssus TNI bertugas untuk menyelenggarakan operasi khusus dan memberikan dukungan dalam operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi.

Editor : Ahmad Islamy Jamil