Fatwa MUI: Haram Hasil Investasi Setoran Awal Haji Dipakai untuk Jemaah Lain

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pemanfaatan hasil investasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) calon jemaah haji untuk membiayai jemaah lain. Tindakan itu ditetapkan haram.

Fatwa ini merujuk pada Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 yang disepakati di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H atau 28-31 Mei 2024 M lalu.

Baca Juga

AS Tembakkan Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III, Ini Respons Rusia

"Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal Bipih calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah haram," bunyi fatwa yang dikutip iNews.id, Jumat (26/7/2024).

MUI melihat dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual masing-masing.

Baca Juga

BPKH Investasi ke Sektor Hotel di Arab Saudi, 10.000 Bed Siap untuk Jemaah Haji RI

Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), ada manfaat investasi calon jemaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan. 

Dampaknya, ada calon jemaah haji yang haknya berkurang dan ada pula yang menggunakan hak jemaah haji lainnya. Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas.

Baca Juga

Pansus Haji akan Fokus Tangani Penyelewengan Visa Tak Sesuai UU

MUI menegaskan pihak pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi Bipih untuk membiayai haji jemaah haji lainnya berdosa.

"Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa," tulis fatwa itu.

Baca Juga

Kemenag Pastikan Jemaah Haji yang Masih Dirawat di RS Saudi jadi Tanggung Jawab Pemerintah 

MUI merekomendasikan BPKH memperbaiki tata kelola keuangan haji dengan menjadikan keputusan ijtima’ ini sebagai panduan. MUI juga meminta kepada presiden dan DPR memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon jemaah haji yang telah membayar setoran dana haji dan menjamin keamanan dana milik jamaah.

"Menjamin rasa keadilan jemaah serta menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktik pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat," bunyi fatwa MUI.

Baca Juga

Menag Menghadap Jokowi di Istana, Bahas Pansus Haji DPR?

MUI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan keputusan ijtima’ ini sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jemaah dapat dilindungi secara optimal.

Editor: Rizky Agustian