MUI-DJP Sepakat Bentuk Satgas, Tindak Lanjuti Fatwa Pajak Berkeadilan

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat membentuk satuan tugas (satgas) untuk menindaklanjuti fatwa MUI tentang pajak berkeadilan. Kesepakatan tercapai dalam pertemuan MUI dan DJP di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam pertemuan itu, MUI diwakili Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Komdigi Masduki Baidlowi, Ketua MUI Bidang Hukum Wahidudin Adams serta pimpinan Komisi Fatwa MUI Abdurrahman Dahlan dan KH Miftahul Huda.

Baca Juga

Militer China: Jepang Akan Bayar Mahal Jika Lewati Batas Terkait Taiwan!

Sementara itu, jajaran DJP yang hadir seperti Direktur Jenderap Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto; Sekretaris DJP Sigit Danang Joyo; Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli; Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur DJP Belis Siswanto; Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin; dan Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Heri Kuswanto.

"Pertemuan menyepakati pembentukan task force (satgas) untuk menindaklanjuti fatwa," ujar Asrorun dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga

MUI Terbitkan Fatwa Pajak Berkeadilan, DPR bakal Tanya Purbaya

Asrorun menjelaskan, satgas itu akan bertugas mengkaji lebih lanjut perbaikan sistem perpajakan nasional secara berkeadilan.

"Termasuk mendorong pengenaan pajak bagi pihak yang menguasai kekayaan besar dengan pajak yang juga besar," kata dia.

Baca Juga

Fatwa MUI: Dana Rekening Dormant Hak Pemilik, Bank Wajib Beri Tahu sebelum Ambil Tindakan