Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Pramono Tunggu Izin 3 Kementerian untuk Terbitkan Obligasi Daerah DKI
Advertisement . Scroll to see content

Fraksi Golkar MPR Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Dinilai Bisa Percepat Pembangunan

Rabu, 18 November 2026 - 13:40:00 WIB
Fraksi Golkar MPR Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Dinilai Bisa Percepat Pembangunan
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pembentukan UU Obligasi Daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan di daerah. (Foto: Felldy Utama)
Advertisement . Scroll to see content

Dia berharap Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati ikut mengawal proses legislasi tersebut. Mekeng menargetkan Indonesia sudah memiliki UU Obligasi Daerah pada 2027.

“Jadi kami berharap proses legislasi di DPR RI, Ibu Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari, kebetulan Ibu Sari ini membidangi Ekuin. Nah ini bisa didorong agar kalau bisa 2027 kita sudah punya Undang-Undang Obligasi Daerah,” ujarnya.

Mekeng menjelaskan, penyusunan naskah akademik tersebut telah melalui proses partisipasi publik selama 1 tahun terakhir. Fraksi MPR menggelar kegiatan di sembilan provinsi dengan melibatkan kepala daerah, anggota DPRD, dan kalangan akademisi.

“Kami sudah mengelilingi sembilan provinsi, dan semua dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta para akademisi,” ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah dan otoritas keuangan sebenarnya telah menerbitkan sejumlah regulasi teknis terkait obligasi daerah sejak 2000. Aturan tersebut antara lain diterbitkan oleh Menteri Keuangan, Bapepam, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut