Fraksi Golkar MPR Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Dinilai Bisa Percepat Pembangunan
Mekeng turut menepis anggapan bahwa penerbitan obligasi daerah otomatis akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia menjelaskan, instrumen tersebut dirancang berbasis proyek produktif yang memiliki sumber pendapatan untuk membayar kembali obligasi.
“Obligasi daerah itu diterbitkan dengan basis proyek, dan proyeknya pun harus bisa menghasilkan pendapatan atau cash flow sehingga obligasi tersebut dapat dibayar dari hasil proyek itu sendiri,” ucapnya.
Sejumlah proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah meliputi pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air, hingga pengelolaan sampah.
Mekeng membedakan skema tersebut dengan pinjaman pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang menurutnya memiliki mekanisme pembayaran berbeda karena berkaitan dengan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan pemantauannya terhadap 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, Mekeng menyebut tingkat kredit macet instrumen tersebut hanya sekitar 0,1 persen. Dia mengaitkan angka tersebut dengan pembiayaan yang terikat pada proyek dan dikelola secara terukur.