Fraksi PDIP DPR Tolak Pendapatan Daerah Dipotek buat Insentif Tambahan Bupati hingga Gubernur

Dia menekankan, kenaikan gaji itu tak bisa dilakukan secara mendadak. Menurutnya, harus ada perhitungan dan simulasi untuk mengukur kenaikan gaji kepala daerah.

"Pertama, pendekatan rasio terhadap UMR, Pak. Di beberapa negara lain seperti Filipina dan Thailand ada itu rasio berbasis apa namanya, rasio UMR dan gaji itu, Filipina dan Thailand," ucapnya.

"Ada pendekatan beban fiskal daerah, bisa besar, kecil, menengah, dan sebagainya, bisa masuk ke sana. Ada pendekatan risiko jabatan dan segala macam, itu bisa masuk ke sana. Ada beberapa yang lain yang bisa kita pakai, Pak," tambahnya.

Deddy mengakui, kenaikan gaji kepala daerah memang perlu. Apalagi, menurutnya gaji kepala daerah sudah 20 tahun tak mengalami penyesuaian. "Tetapi jangan mencederai rasa keadilan masyarakat. Dan nggak ujug-ujug, Pak," kata dia.

"Nanti dimusuhin kita. Kita masih pusing mikirin P3K, ini keluarnya nanti headline-nya jorok, Pak. Dimusuhin kita berbulan-bulan nanti, Pak. Oleh karena itu saya kira kita harus punya basis judgement yang baik untuk sampai ke sana," ujarnya.

Editor: Reza Fajri