Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi.
Kedua, peringatan BMKG harus bisa dan harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
Sekali lagi, kebijakan nasional dan daerah harus betul betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Karena itu saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian/lembaga serta pemda harus terus diperkuat.
BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian/lembaga serta pemda dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Ketiga, tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Dari tingkat kelurahan desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejak fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat.
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku