Gedung DPRD Rusak Imbas Demo Ricuh, Kemen PU Siapkan Rp900 Miliar untuk Renovasi

Selasa, 02 September 2025 - 11:30:00 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo (foto: Iqbal Dwi)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan Rp900 miliar untuk merenovasi gedung-gedung DPRD yang rusak imbas aksi demonstrasi berujung ricuh selama pekan lalu. Kerusakan sejumlah gedung DPRD memiliki tingkatan berat, sedang dan ringan, dengan yang paling banyak yakni tingkatan sedang.

"Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar, mulai dari ringan, sedang, dan berat tingkat kerusakannya. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di sela meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Usai Ancam Venezuela dan Kolombia, Trump Oke Serang Meksiko

Berdasarkan data yang rilis oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa gedung DPRD mengalami kerusakan imbas aksi massa sejak Senin 25 Agustus lalu. Seperti Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar.

Selain itu, Kantor Sekretariat DPRD Solo juga ikut dibakar oleh massa aksi. Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya juga mengalami nasib serupa.

PBB Soroti Demo Ricuh di Indonesia, Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM

Kemudian Gedung DPRD Kediri ikut dijarah dan dibakar oleh massa dalam runtutan aksi pekan lalu.

Selanjutnya, Gedung DPRD di Jepara mengalami kerusakan. Di Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon juga ada kerusakan di area Gedung DPRD.

"Kalau gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia, kita juga akan renovasi," kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Anggaran Rp900 miliar yang digelontorkan itu menyasar 19 titik lokasi di seluruh Indonesia. Adapun target penyelesaian untuk renovasi ini di rentang waktu 4-6 bulan, tergantung kondisi kerusakan.

Apabila kondisi rusak berat, misalnya seperti yang terjadi di Makassar, maka estimasi perbaikannya memakan waktu sekitar 6 bulan. Sementara untuk rusak sedang, waktu pengerjaan ditaksir sekitar 4 bulan.

"Kita menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kita. Pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami ya. Arahannya Pak Presiden ini kondisi tanggap darurat bagi Kementerian PU," kata Dody.