Gibran Bungkam soal Asal Susu yang Dibagikan di CFD Jakarta

JAKARTA, iNews.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bungkam saat ditanya asal susu yang dibagikan di CFD Jakarta pada Minggu (3/12/2023) lalu. Aksi bagi-bagi susu itu menuai polemik hingga berujung pemanggilan Gibran oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat (Jakpus) untuk diklarifikasi.

Hal tersebut terjadi saat sesi doorstop Gibran usai memenuhi panggilan Bawaslu Jakpus, Rabu (3/1/2024).

Baca Juga

Politikus yang Dituding sebagai Pengkhianat oleh Trump Ingin Jadi Capres 2028

Awak media yang hadir bertanya perihal asal susu yang dibagikan Gibran kepada masyarakat di CFD Jakarta.

Hanya saja, Gibran tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia berlalu meninggalkan awak media untuk menaiki mobil Toyota Kijang Innova berpelat nomor AE 1733 LF.

Baca Juga

Klaim Gibran usai Diperiksa Bawaslu Jakpus: Tidak Ada Kegiatan Politik di CFD

Sebelumnya, Gibran mengklaim aksi bagi-bagi susu di CFD Jakarta bukan kegiatan politik.

"Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Udah itu aja," ujar Gibran.

Baca Juga

Gibran Bungkam saat Tiba di Kantor Bawaslu Jakpus untuk Diklarifikasi soal Bagi-bagi Susu

Wali Kota Surakarta itu mengaku kooperatif, sehingga hadir memenuhi panggilan Bawaslu Jakpus untuk memberikan klarifikasi terkait aksi bagi-bagi susu tersebut.

"Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat," kata dia.

Baca Juga

Ekspresi Gibran Dipanggil Bawaslu, Diam Seribu Bahasa Masuk Ruang Pemeriksaan

Gibran seharusnya menjalani pemeriksaan pada Selasa (2/1/2024), namun dia tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada Bawaslu Jakpus.

Sebagaimana diketahui, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran partai koalisi membagikan susu di CFD Jakarta pada Minggu (3/12/2023).

Baca Juga

Sempat Mangkir, Gibran Penuhi Panggilan Bawaslu Jakpus terkait Bagi-bagi Susu

Kegiatan tersebut diduga melanggar Pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Aturan itu berbunyi HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Editor: Rizky Agustian