Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Syarifuddin Sudding mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA. Jika Gibran tidak mengundurkan diri, DPR dinilai dapat menempuh langkah politik melalui hak konstitusionalnya.

Sudding menilai putusan MA tersebut harus ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wapres. Dia berpandangan, pembatalan dokumen persyaratan itu membuat Gibran tidak lagi memenuhi syarat konstitusional.

Baca Juga

Tamsil Linrung Desak Percepatan Pemakzulan Wapres Gibran, Dinilai Bebani Presiden

“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding pada Minggu (8/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Gibran secara sukarela meletakkan jabatannya sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan. Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Baca Juga

PKS Respons Foto Gibran di Gedung DPRD DIY Dicopot: Publik Berharap Proses Politik Jalan

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," ucapnya.

Sudding menegaskan DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya jika Gibran tidak bersedia mundur. Dia menyebut mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Baca Juga

Ketua Fraksi PAN Minta Gibran Mundur usai MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA

“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ujarnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi perkara keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran. Informasi tersebut tercantum dalam situs resmi Kepaniteraan MA pada Jumat (30/10/2026).

Baca Juga

DKPP Terima 5 Aduan soal Pencalonan Gibran di Pilpres 2024, 2 Penuhi Syarat Materiel

Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

Meski demikian, usulan pemberhentian melalui jalur politik tersebut merupakan pandangan Sudding. Mekanisme dan konsekuensi hukum putusan MA terhadap jabatan Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada ketentuan konstitusi dan proses hukum yang berlaku.

Baca Juga

PKB soal Foto Gibran Dicopot di Gedung DPRD DIY: Sudah Tak Pantas di Atas

Editor: Donald Karouw