Gubernur Lemhannas Sebut IKN Nusantara Rentan Serangan Udara, Ini yang Perlu Diperkuat

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menuturkan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur perlu disertai dengan perubahan paradigma pertahanan. Menurutnya selama ini pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat. 

Dia menilai paradigma tersebut tidak lagi optimal jika masih diterapkan. Sebab tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga

Trump Janji Akan Balas Dendam karena 2 Tentaranya Tewas di Suriah

"Secara geografis, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara. Oleh karena itu, kapasitas anti-access/area-denial di sekitar IKN perlu diperkuat," tutur Andi saat Orasi Ilmiah HUT ke-57 Lemhannas, Kamis (19/5/2022). 

Sementara itu, sambung dia, struktur topografi IKN Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis.

Baca Juga

Menag Tegaskan Biaya Haji Tak Digunakan untuk Bangun IKN

"Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip forward presence untuk menjaga nusantara di sektor maritim," tuturnya. 

Kendati kerentanan udara tinggi bukan berarti kekuatan Matra Laut dan Matra Darat dikesampingkan begitu saja. Menurut Andi, tantangan ke depan yaitu segera membentuk doktrin pertahanan IKN secara terintegrasi. 

"Tidak berarti kita tidak akan melakukan gelar laut atau gelar darat. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita membentuk segera doktrin pertahanan ibu kota, menggelar kekuatan darat, kekuatan laut, pada saat nanti peran utamanya bersifat airsentrik," katanya. 

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengusulkan penambahan prajurit di kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sebanyak 30.000 hingga 50.000 orang. Nantinya, para prajurit baru ini akan bertugas di Kodam, Lanud hingga Lanal baru. 

Andika menjelaskan, dirinya akan terlebih dulu berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait dengan hal tersebut. 

"Berkoordinasi kepada Menteri Pertahanan karena dia yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan, antara 30.000 hingga 50.000 personel baru, darat, laut, dan udara. Di luar kekuatan TNI saat ini," kata Andika, Kamis (17/2/2022). 

Editor: Rizal Bomantama