Guru Besar IPDN: Mencari Penjabat Gubernur Tak Boleh Sembarangan

Ahmad Islamy Jamil ยท Rabu, 20 Juni 2018 - 15:15:00 WIB
Guru Besar IPDN: Mencari Penjabat Gubernur Tak Boleh Sembarangan
Guru besar ilmu politik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Profesor Djohermansyah Djohan. (Foto: kemendagri.go.id)

JAKARTA, iNews.id – Pengangkatan Komjen Pol Iriawan sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6/2018) lalu, terus menuai polemik. Kritik terhadap kebijakan tersebut tidak hanya datang dari kalangan politisi, tapi juga akademisi.

Guru besar ilmu politik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Profesor Djohermansyah Djohan, menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak boleh dilakukan secara serampangan. Pasalnya, banyak aspek yang mesti dipertimbangkan pemerintah pusat sebelum memutuskan seseorang untuk mengisi posisi tersebut.

“Di samping melihat kompetensi manajerial pemerintahan yang dimiliki calon penjabat, pemerintah pusat juga harus mendengar aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Dan yang paling penting, dia (calon penjabat itu) tidak boleh memiliki kedekatan atau afiliasi dengan kandidat yang sedang berlaga dalam pilkada. Begitulah pakemnya. Jika keluar pakem, yaa problem,” ungkap Djohermansyah kepada iNews.id, Rabu (20/6/2018).


Dia menjelaskan, kepala daerah sejatinya adalah jabatan politik. Orang yang mengisi posisi tersebut statusnya adalah pejabat negara, bukan pejabat karier aparatur sipil negara (ASN). Kendati demikian, kata Djohermansyah, jika jabatan gubernur dan wakil gubernur mengalami kekosongan, maka yang bisa ditunjuk menjadi penjabat gubernur adalah pejabat karier ASN yang sudah mencapai eselon satu atau jabatan pemimpin tinggi madya.

“Kalau jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kosong, misalnya karena habis masa jabatan sedangkan pilkada belum selesai, maka sesuai asas no vacuum of power, pejabat karier ASN seperti eselon satu atau JPT madya ditugaskan oleh presiden menjadi acting governor (penjabat gubernur). Penunjukannya disahkan melalui keputusan presiden (keppres)” tutur mantan direktur jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (dirjen Otda Kemendagri) itu.

Djohermansyah mengungkapkan, ada alasan kuat mengapa harus pejabat karier ASN yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Yaitu, pejabat karier ASN memiliki pengalaman mengurus pemerintahan sipil, sehingga di tangannya urusan pemerintahan daerah yang rumit bisa berjalan dengan lancar dari hari ke hari.


“Jadi, kenapa (penjabat gubernur) harus dari pejabat karier ASN? Karena dia berpengalaman mengurus pemerintahan sipil. Terang bukan dari TNI/Polri, kecuali anggota TNI/Polri yang sudah alih status atau pindah menjadi pejabat karier ASN di kementerian/lembaga selama bertahun-tahun, bukan bilangan bulan,” ucap Djohermansyah.

Mendagri Tjahjo Kumolo resmi melantik Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Iriawan bakal menjalankan tugas kepala daerah untuk sementara waktu, menggantikan Gubernur Ahmad Heryawan yang sudah berakhir masa jabatannya.

Penunjukan Iriawan tersebut dibanjiri kritik dari berbagai kalangan, karena pria yang akrab disapa Iwan Bule itu berstatus anggota polisi aktif. Sebelum ditunjuk menjadi penjabat gubernur Jabar, Iriawan adalah sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pemindahan (mutasi) jenderal polisi bintang tiga itu dari institusi Kepolisian RI (Polri) ke Lemhannas dimulai sejak Maret lalu, atau berlangsung sekitar tiga bulan saja.

Editor : Ahmad Islamy Jamil